Jakarta, CNBC Indonesia – Debat calon wakil presiden (cawapres) kedua yang berlangsung pada Minggu (21/1/2024) berjalan cukup panas. Beberapa isu penting pun diangkat dan ditanggapi dengan cukup ketat.
Ketiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD saling beradu argumen dan menanggapi pertanyaan yang diajukan.
Setidaknya terdapat lima hal penting yang cukup panas selama debat berlangsung, yakni hilirisasi, greenflation, kisruh agraria, luas lahan pertanian, dan Lithium Ferro Phosphate (LFP).
Hilirisasi
Pengembangan hilirisasi menjadi misi besar Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis 2023-2035, ada 21 komoditas yang akan dikembangkan melalui hilirisasi. Di antaranya adalah batubara, nikel, timah, tembaga, bauksit, besi, perak emas, aspal buton, minyak bumi, dan gas alam.
Tidak hanya di sektor pertambangan, hilirisasi juga akan dikembangkan ke sektor lain mulai dari pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
Lebih lanjut, Gibran selaku cawapres kembali membahas soal pentingnya melanjutkan proyek hilirisasi yang diinisiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Jika agenda hilirisasi pemerataan pembangunan transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, UMKM bisa kita kawal, insyaaallah bisa terbuka 19 juta pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan,” kata Gibran dalam debat.
Tidak sampai di situ, ia juga menyampaikan bahwa program hilirisasi akan diperluas dan tak hanya sebatas pada komoditas tambang.
“Tidak hanya hilirisasi tambang tapi juga hilirisasi pertanian sektor maritim dan juga hilirisasi digital. Intinya kita tidak boleh lagi mengirim barang mentah,” papar Gibran.
Sedangkan di pihak yang lain, Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa program hilirisasi yang telah berjalan selama ini dianggap tidak membuat masyarakat di sekitarnya makmur. Ia mencontohkannya dengan kondisi di Sulawesi Tengah yang mempunyai pertumbuhan ekonomi dua digit, namun tingkat kemiskinannya juga masih dua digit.
“Sulawesi Tengah pertumbuhan ekonominya sampai sekarang bisa 13%, tinggi sekali, tapi rakyatnya tetap miskin dan tidak bisa menikmati,” kata pria yang akrab disapa Cak Imin.
Kendati dampak terhadap masyarakat sekitarnya masih minim, namun kebijakan hilirisasi nikel memberi sumbangsih cukup besar bagi kinerja ekspor Indonesia secara keseluruhan.
Pembahasan greenflation menjadi hal menarik perhatian publik setelah Gibran menanyakan kepada Mahfud MD bagaimana cara mengatasi greenflation.
Mahfud pun menjawab pertanyaan itu dengan dua aspek, pertama terkait keberadaan ekonomi hijau yang pemanfaatannya tidak boleh mengganggu ekologi, kedua ialah penanganan inflasi dengan merujuk pada data-data.
“Untuk mengatasi inflasi yang paling gampang adalah mengatur kebijakan-kebijakan, diatur saja datanya, kecenderungannya begini, kebijakannya harus begini. Ini yang kita pahami tentang inflasi hijau,” papar Mahfud.
Namun hal ini tidak memuaskan Gibran hingga akhirnya ia pun menunjukkan gestur yang cukup kontroversial.
Sebagai catatan, greenflation merupakan istilah yang menggambarkan naiknya harga barang-barang ramah lingkungan akibat tingginya permintaan terhadap bahan bakunya, namun pasokannya tak mencukupi. Sehingga terjadi inflasi imbas dari transisi energi itu.
Kisruh Agraria
Konflik agraria memang cukup meresahkan masyarakat khususnya bagi mereka yang tidak memiliki kepastian hukum yang jelas atau bersengkata terkait lahan. Pembangunan proyek infrastruktur atau kawasan industri juga kerap bersinggungan dengan kepentingan tanah adat sehingga konflik pun tidak terelakkan.
Maka dari itu diperlukan pengelolaan reformasi agraria yang baik.Cak Imin dan Mahfud MD memiliki sudut pandang yang sama.
Banyaknya masalah yang terjadi seperti rumitnya birokrasi menjadi perhatian tersendiri agar ada kelembagaan yang mengelola reforma agraria di bawah presiden langsung.
Lebih lanjut, Mahfud MD juga mengklaim lembaga tersebut sudah ada di program kerjanya dengan Ganjar Pranowo.
“Setuju karena yang diusulkan Cak Imin tentang lembaga Reformasi Agraria itu memang menjadi salah satu bagian misi kami tahun ini,” tegas Mahfud.
Mahfud menyatakan dia memiliki tim hukum dan para pakar yang kuat untuk merealisasikan mimpinya membentuk Lembaga Reformasi Agraria.
“Kami punya tim reformasi hukum nasional yang melibatkan pakar dari berbagai kampus. Kesimpulannya masalah agraria ini harus ada sebuah badan khusus yang nanti menangani,” jelasnya.
Senada dengan Cak Imin dan Mahfud MD, Gibran berjanji akan melanjutkan program pemerintahan Presiden Joko Widodo terkait Reforma Agraria.
Menurut dia, saat ini sudah ada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang sudah berhasil membagikan 110 juta sertipikat tanah.
“Dulu sebelum ada program ini, hanya bisa menghasilkan dan membagikan 500 ribu sertipikat. Bayangkan itu butuh berapa tahun untuk menyelesaikan masalahnya,” kata Gibran.
Lebih lanjut, dia bilang sekarang ada program redistribusi tanah di mana tanah-tanah Hak Guna Usaha (HGU) disimpan di bank tanah. Tanah-tanah itu kemudian diredistribusi ulang kepada pengusaha lokal hingga petani lokal.
“Sekarang juga ada program one map policy. Ini sangat berguna sekali untuk mengurangi adanya konflik, sengketa tanah, mafia tanah, dan lain-lain karena data base sudah digital. Batas-batas tanah sudah ter-capture semua di data base,” ujar Gibran.
Lahan Pertanian yang Terus Berkurang
Salah satu persoalan besar dalam persoalan pangan Indonesia adalah makin sedikitnya warga yang berusaha di sektor pertanian serta menipisnya lahan pertanian.
Berdasarkan Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023, jumlah Usaha Pertanian Perorangan (UTP) per 2023 tercatat sebanyak 29.342.202 unit atau turun 7,45% dari 2013 yang sebanyak 31.705.295 unit.
Selain itu, hampir 16 juta rakyat hanya memiliki luas lahan pertanian kurang dari 0,5 ha. Sebanyak 4,34 juta petani lahan pertaniannya hanya di kisaran 0,5-0,99 ha. Kemudian, petani yang luas lahan pertaniannya sebesar 1-1,99 ha sebanyak 3,81 juta jiwa.
Petani yang luas lahannya di kisaran 2-2,99 ha sebanyak 1,5 juta jiwa. Di atas luasan itu, jumlah petaninya tak ada yang sampai 1 juta jiwa.
Luas lahan pertanian juga mengalami penyusutan sesuai dengan pernyataan Mahfud MD. Lahan pertanian menurut data Auriga dalam Laporan Tahunan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) 2023, sejak 2018 hingga 2022 relatif mengalami penurunan dari sekitar 10 juta hektar menjadi sekitar 9,88 juta hektar.
Lithium Ferro Phosphate (LFP)
Perbincangan soal LFP menjadi panas setelah Gibran mengungkitnya ke permukaan. Semula, cawapres Gibran menanyakan mengenai pandangan Cak Imin mengenai pemanfaatan nikel sebagai bahan baku pembuatan baterai kendaraan listrik. Sebab, Timnas AMIN yakni Thomas Lembong selama ini terus menggaungkan penggunaan baterai berbasis lithium iron phosphate (LFP) untuk kendaraan listrik tanpa nikel.
Merespon hal tersebut, Cak Imin menyinggung soal etika lingkungan, misalnya dalam proses eksploitasi kegiatan tambang.
“Keseimbangan itu tidak bisa ditawar agar keberlanjutan dan melibatkan semua pihak agar tidak ada yang tertinggal, sehingga produksi yang dimunculkan dari tambang lithium apapun tidak sembrono dan tidak sewenang-wenang bahkan yang lebih parah lagi tidak mempertimbangkan lingkungan dan keberlanjutan,” ujar Cak Imin.
Gibran juga mengkritik timses paslon 1 yakni Thomas Lembong yang telah menyebarkan kebohongan publik dengan pernyataan bahwa Tesla tidak pakai nikel. Sementara menurutnya, Tesla memakai nikel dalam proses produksinya.
Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu Bos Tesla Elon Musk, sempat menyampaikan kekhawatirannya terhadap komoditas nikel. Ia menyadari nikel menjadi bahan baku utama untuk memproduksi baterai kendaraan listrik.
Namun demikian, ketersediaannya tak sesuai dengan keinginan pabrikan otomotif asal Amerika Serikat itu. Oleh karena itu, apabila kondisinya tidak berubah, pihaknya akan mengganti nikel dengan katoda berbahan dasar besi.
“Nikel adalah kekhawatiran utama kami untuk meningkatkan produksi baterai lithium-ion. Karena itu, kami mengubah (baterai) ke katoda besi. Banyak besi (dan lithium)!,” tulisnya dalam akun X beberapa tahun lalu. https://jusnarte.com/